Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik merupakan salah satu dari dari jenis profesi akuntan di Indonesia. Dimana profesi akuntan di Indonesia selain akuntan pendidik, yaitu akuntan public, akuntan pemerintah, akuntan manajemen perusahaan, dan sebagainya.

Definisi
Akuntan Pendidik adalah profesi akuntansi yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidik yang ada agar menghasilkan para akuntan terampil dan professional.

Apa saja yang harus dikuasai oleh akutan pendidik?
• Harus dapat melakukan transfer of knowledge kepada para didikannya.
• Memiliki tingkat pendidik yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan akuntansi serta teknologi dan informasi.
• Mampu mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian.

Organisasi yang menghasilkan akuntan pendidik : Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Pendidik.
Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI – KAPd) didirikan melalui rapat pembentukan pada tanggal 16 Maret 1996 di Jogyakarta. Rencana stratejik yang terdiri dari Visi, Misi, Nilai-nilai, Sasaran, dan Program Pengembangan IAI-KAPd pertama kali disusun melalui rapat kerja Pengurus Periode 1996-1999 pada tanggal 23 Juli 1996.

Published in: on 24 Desember 2010 at 2:40 pm  Komentar (1)  

Tugas Etika Profesi Akuntansi

Akuntan Pemerintah
Merupakan salah saju jenis akuntansi. Akuntan Pemerintah lebih condong kearah pemerintahan atau government. Di indonseia, Akuntan Pemerintah memiliki lembaga atau organisasi sendiri yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan sejarah IAI, organisasi ini dibentuk karena “Dalam rangka pembinaan tersebut, perlu adanya wadah yang mewakili akuntan secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan etika profesi, memelihara martabat dan kehormatan, membina moral dan integritas yang tinggi, mewujudkan kepercayaan atas hasil kerja profesi akuntan dan wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lainnya yang diperlukan. Menyadari akan hal tersebut maka para akuntan bergabung dalam wadah organisasi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia.” Dan para pendirinya adalah
Susunan pengurus pertama terdiri dari:
Ketua Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
Panitera Drs. Mr. Go Tie Siem
Bendahara Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
Komisaris Dr. Tan Tong Djoe

Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)
Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah
1. Prof. Dr. Abutari
2. Tio Po Tjiang
3. Tan Eng Oen
4. Tang Siu Tjhan
5. Liem Kwie Liang
6. The Tik Him
Yang mana dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah:
1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
Organisasi ini juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut
Misi
• Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup;
• Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan
• Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.
Visi
adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.
Selain di Indonesia, oranisasi sejenis ini juga terdapat di luar negri. Dengan nama Asosiasi Pemerintah Akuntan atau Association of Government Accountants (AGA). Organisasi ini berdiri dari tanggal 14 September 1950. AGA bertujuan untuk melayani Federal, Negara dan pemerintah daerah akuntansi profesional dengan memberikan pendidikan , mendorong pengembangan profesional , menyediakan Akuntansi Pemerintahan sertifikasi , dan mendukung standar dan penelitian untuk memajukan pemerintah akuntabilitas.
AGA juga memliki MISI yaitu AGA melayani profesional akuntabilitas pemerintah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, mendorong pengembangan profesional dan sertifikasi, dan mendukung standar dan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Pada awalnya AGA dibentuk oleh Robert W. King. Melalui pendidikan, penelitian, sertifikasi publikasi, dan konferensi, AGA mencapai ribuan profesional dan menyediakan lebih dari 100.000 melanjutkan pendidikan profesional (CPE) jam per tahun. Asosiasi ini mendukung karir dan pengembangan profesional para profesional keuangan pemerintah yang bekerja di pemerintah federal, negara bagian dan daerah serta sektor swasta dan akademisi. AGA telah memainkan peran penting dalam mengembangkan standar akuntansi dan audit dan dalam menghasilkan konsep-konsep baru bagi organisasi yang efektif dan administrasi fungsi manajemen keuangan, termasuk bagian dari Inspektur Jenderal Act of 1978 dan Chief Financial Officer Undang-Undang Tahun 1990. AGA melakukan penelitian independen dan analisis dari semua aspek manajemen keuangan pemerintah.
Walau IAI baru berdiri 7 tahun kemudian setelah kelahiran AGA, dengan adanya IAI. Ini menandakan bahwa Indonesia telah maju dalam peran pencatatan dan pembukuan. Walaupun masih belum bisa sempurna tetapi kita harus lebih membangkikan dan mendukung organisasi seperti IAI ini.
Sumber
http://www.google.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Government_Accountants

Published in: on 30 November 2010 at 11:59 am  Komentar (1)  

Tugas Etika profesi akuntansi

Ini adalah jurnal mengenai audit internal yang dibuat oleh Wakhyudi, Ak., M. Com, CFE.
PEMBERDAYAAN PERAN AUDIT INTERNAL
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
PADA SEKTOR PUBLIK

Oleh : Wakhyudi, Ak., M. Com, CFE

Abstrak

Untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintah maka pemberdayaan peran dan fungsi audit internal menjadi suatu hal yang mutlak untuk direalisasikan. Selanjutnya, jelas dan terarahnya peran dan fungsi audit internal dalam suatu organisasi secara tidak langsung juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Di samping kedua faktor tersebut, adanya kerja sama yang harmonis di antara jajaran audit internal dan audit eksternal juga akan lebih melapangkan jalan dalam pencapaian tujuan dari fungsi audit dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adil, dan bersih.

1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).
Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diakomodasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah.
Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Tulisan ini berisikan analisis mengenai berbagai alternatif berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi audit internal serta formulasi sinerji fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan good governance yang merupakan idaman dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia (1999), disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik kepemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, diantaranya menyangkut pendapatan per kapita yang meningkat, berkurangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang lebih baik. Di samping itu, praktik kepemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik.
Secara lebih rinci, ketiga prinsip dasar good governance dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, keterbukaan memang sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa stakeholders memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak stakeholders dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif.
Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Dalam organisasi, integritas ini tercermin pada prosedur pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.
Secara umum, ketiga prinsip good governance tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut.

3. Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara

Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 telah secara tegas dinyatakan bahwa pengelola keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Sistem akuntansi tersebut digunakan sebagai sarana penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya. Selanjutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Presiden selaku kepala pemerintahan di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah tersebut berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah oleh BPK ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Alasannya, Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota sudah harus menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Padahal, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, meskipun telah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang terkomputerisasi, pada umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga baru diselesaikan dan disampaikan kepada BPK sekitar 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi jadwal yang sangat ketat sesuai amanat undang-undang tersebut, yaitu melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah praktis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tentu saja diperlukan pemanfaatan sumber daya dan dana yang tersedia pada lembaga auditor eksternal secara arif, efektif, dan efisien. Yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah apakah BPK selaku auditor eksternal pemerintah sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang maha berat itu dalam waktu yang relatif sangat terbatas? Bagaimana kualitas hasil auditnya nanti dengan kendala seperti itu? Bagaimana pengaruhnya kepada pihak DPR dan masyarakat luas nantinya dalam pengambilan keputusannya jika sampai terjadi pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan standar audit sehingga laporan hasil audit malah menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan terhadap pertanggungjawaban pemerintah tersebut?
Meskipun sudah ada kewajiban APIP untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, tetapi sampai saat ini, pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dicari alternatif jalan keluarnya sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan ini. Terdapat dua hal pokok yang penulis uraikan pada bagian berikut sebagai wacana untuk meminimalisasi permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam audit atas laporan keuangan pemerintah oleh BPK, yaitu pemberdayaan peran dan fungsi audit internal dan sinerji pengawasan di antara sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4. Pemberdayaan Peran dan Fungsi APIP

Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka besar kemungkinan akan terdapat hasil pekerjaan APIP yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan audit oleh BPK.
Penulis mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh APIP tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih sering terdengar suara sumbang yang mengecilkan peran dan arti penting APIP dalam membantu terwujudnya good governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di masyarakat tersebut, sudah tiba saatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan audit internal pemerintah.
Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan good governance pada sektor publik, The International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2001 dalam Study 13 tentang Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidak-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

 Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
 Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
 Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
 Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.
 Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
 Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
 Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
 Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya, dan
 Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi. Penulis yakin, apabila institusi audit internal di Indonesia yang tergabung dalam wadah APIP diberikan kewenangan, peran, dan fungsi yang jelas dan luas seperti tersebut di atas maka hasil pekerjaan APIP akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat bagi pihak legislatif, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akan tetapi, untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan APIP yang melibatkan sekian banyak sumber daya manusia dengan berbagai jenis latar belakang pendidikan dan pengalaman, diperlukan suatu program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berkelanjutan. Di samping itu, untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di antara jajaran APIP, diperlukan adanya pengembangan sinergi pengawasan APIP.

5. Pengembangan Sinerji Pengawasan APIP

Pengembangan sinergi pengawasan sesama APIP dapat dilakukan dengan cara mutual adjustment melalui koordinasi yang baik, direct supervision melalui proses peer review, serta standardisasi input, proses kerja maupun output. Selanjutnya, upaya pengembangan sinergi pengawasan APIP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

 Penajaman peran jajaran APIP dalam struktur pengawasan intern secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang bertanggung jawab di bidang koordinasi pengawasan dapat memainkan peran sebagai strategic apex, yaitu menyinergikan gerak dan langkah pengawasan intern dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dan membangun good governance. Dalam konteks penajaman peran ini pun, perlu pula dikukuhkan APIP yang secara teknis berfungsi sebagai technostructure dan middle line.
 Revitalisasi penerapan Standar Audit dan Kode Etik pada jajaran APIP.
Dengan karakteristik yang relatif spesifik mengingat basis disiplin keilmuan dan profesinya, fungsi pengawasan intern perlu merevitalisasi penerapan standar audit dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penerapan standar audit dan kode etik secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka pola perilaku aparat pengawasan dapat terprediksi dan terkendali. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung akan terwujud standardisasi keahlian, keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia pengawasan, standardisasi proses kerja pelaksanaan audit, serta standardisasi hasil kerja audit pada tataran mikro yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tataran makro.
 Pengembangan aturan main dan program kerja.
Aturan main pelaksanaan tugas pengawasan dan program kerja APIP yang dituangkan dalam peraturan perundangan perlu disusun dan ditetapkan. Selain sebagai acuan kalangan APIP, hal ini juga diperlukan bagi pihak auditan.
 Pengembangan prosedur kerja dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Prosedur kerja baku perlu dikembangkan untuk menginternalisasikan proses sinergi pengawasan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.

6. Simpulan

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Sistem pengendalian intern ini pulalah, yang salah satu unsurnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dan kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Dengan demikian, fungsi audit internal yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi :
1. Ball, Ian. Financial Management Improvement Program, Report on APEC Public Sector Management Workshop. http://www.apecsec.org.sg
2. International Federation of Accountants, Study 13, Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective, 2001, http://www.ifac.org
3. ________________________________, Study No. 14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities. 2nd Edition. http://www.ifac.org
4. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Draft Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan, Desember 2003.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Rosser, Andrew. The Political Economy of Accounting Reform in Developing Countries : The Case of Indonesia, http://www.cpaustralia.com.au
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Published in: on 1 November 2010 at 2:25 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

KONSEP DAN TINJAUAN UMUM KONSEP AUDIT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

A. Konsep dan Tinjauan Umum Audit Sistem Informasi Akuntansi

1. What ( Apa yang dimaksud Audit Sistem Informasi Akuntansi?)
Audit Sistem Informasi Akuntansi
Merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait, secara memadai telah dapat digunakan untuk:

• Melindungi atas aktiva,
• Menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data,
• Menyediakan informasi yang relevan dan handal,
• Mencapai tujuan organisasi dengan efektif,
• Menggunakan sumber daya dengan efisien
Tujuan Audit Sistem Informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu:
• Conformance (Kesesuaian) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu : Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), Availability (Ketersediaan) dan Compliance (Kepatuhan).
• Performance (Kinerja) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu : Effectiveness (Efektifitas), Efficiency (Efisiensi), Reliability (Kehandalan).
2. Why (Mengapa perlu audit sistem informasi akuntansi?)
1. Kerugian akibat kehilangan data.
Data yang diolah menjadi sebuah informasi, merupakan aset penting dalam organisasi bisnis saat ini. Banyak aktivitas operasi mengandalkan beberapa informasi yang penting. Informasi sebuah organisasi bisnis akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut di masa lalu, kini dan masa mendatang. Jika informasi ini hilang akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.
Sebagai contoh adalah jika data nasabah sebuah bank hilang akibat rusak, maka informasi yang terkait akan hilang, misalkan siapa saja nasabah yang mempunyai tagihan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Atau juga misalkan kapan bank harus mempersiapkan pembayaran simpanan deposito nasabah yang akan jatuh tempo beserta jumlahnya. Sehingga organisasi bisnis seperti bank akan benar-benar memperhatikan bagaimana menjaga keamanan datanya.
Kehilangan data juga dapat terjadi karena tiadanya pengendalian yang memadai, seperti tidak adanya prosedur back-up file. Kehilangan data dapat disebabkan karena gangguan sistem operasi pemrosesan data, sabotase, atau gangguan karena alam seperti gempa bumi, kebakaran atau banjir.

2. Kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer.
Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan yang sederhana, seperti perhitungan bunga berbunga sampai penggunaan komputer sebagai bantuan dalam navigasi pesawat terbang atau peluru kendali. Dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi.
Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayainya perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia.
3. Pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah.
Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Jika top manajer akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula.
4. Kerugian karena penyalahgunaan komputer (Computer Abused)
Tema utama yang mendorong perkembangan dalam audit sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis adalah karena sering terjadinya kejahatan penyalahgunaan komputer. Beberapa jenis tindak kejahatan dan penyalah-gunaan komputer antara lain adalah virus, hacking, akses langsung yang tak legal (misalnya masuk ke ruang komputer tanpa ijin atau menggunakan sebuah terminal komputer dan dapat berakibat kerusakan fisik atau mengambil data atau program komputer tanpa ijin) dan atau penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi (seseorang yang mempunyai kewenangan menggunakan komputer tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya).
• Hacking – seseorang yang dengan tanpa ijin mengakses sistem komputer sehingga dapat melihat, memodifikasi, atau menghapus program komputer atau data atau mengacaukan sistem.
• Virus – virus adalah sebuah program komputer yang menempelkan diri dan menjalankan sendiri sebuah program komputer atau sistem komputer di sebuah disket, data atau program yang bertujuan mengganggu atau merusak jalannya sebuah program atau data komputer yang ada di dalamnya. Virus dirancang dengan dua tujuan, yaitu pertama mereplikasi dirinya sendiri secara aktif dan kedua mengganggu atau merusak sistem operasi, program atau data.
Dampak dari kejahatan dan penyalahgunaan komputer tersebut antara lain:
• Hardware, software, data, fasilitas, dokumentasi dan pendukung lainnya rusak atau hilang dicuri atau dimodifikasi dan disalahgunakan.
• Kerahasiaan data atau informasi penting dari orang atau organisasi rusak atau hilang dicuri atau dimodifikasi.
• Aktivitas operasional rutin akan terganggu.
• Kejahatan dan penyalahgunaan komputer dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan hampir 80% pelaku kejahatan komputer adalah ‘orang dalam’.
5. Nilai hardware, software dan personil sistem informasi
Dalam sebuah sistem informasi, hardware, software, data dan personil adalah merupakan sumberdaya organisasi. Beberapa organisasi bisnis mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi dalam penyusunan sebuah sistem informasi, termasuk dalam pengembangan sumberdaya manusianya. Sehingga diperlukan sebuah pengendalian untuk menjaga investasi di bidang ini.
6. Pemeliharaan kerahasiaan informasi
Informasi di dalam sebuah organisasi bisnis sangat beragam, mulai data karyawan, pelanggan, transaksi dan lainya adalah amat riskan bila tidak dijaga dengan benar. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi untuk disalahgunakan. Sebagai contoh bila data pelanggan yang rahasia, dapat digunakan oleh pesaing untuk memperoleh manfaat dalam persaingan.

Pada hakekatnya Audit Sistem Informasi juga perlu dilakukan untuk memeriksa :
 Tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolahan teknologi informasi.
 Tingkat kesiapan ( Level of mature ) dapat dilihat dari tata kelola teknologi informasi.
 Tingkat kepedulian seluruh stakeholder ( semua pihak terkait ) tentang posisi sekarang dan arah yang dinginkan di masa depan dibidang teknologi informasi pada suatu oraganisasi. Jadi implementasi teknologi hendaknya direncanakan bukan asal-asalan.

3. Who ( Siapa pengguna Audit Sistem Informasi Akuntansi?)
1. Audit sistem informasi yang dilaksanakan dalam rangka audit laporan keuangan ( General Fianacial Audit )
Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan standar professional akuntan publik bahwa auditor harus memahami sistem dan internal control serta melakukan tes substantive. Karena proses sudah dilakukan oleh komputer dan data terekam pada media computer, maka tes of controls dilakukan terhadap dat/file/database. Serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP), dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasim profesi akuntansi (IAI di Indonesia, AICPA di USA, atau CICA di Kanada). Sedangkan referensi model sistem pengendalian intern ( intern controls framework) lazimnya adalah COSO ( Committee off Sponsoring Organization ). Audit ini dilakukakn karena kewajiban hokum, yaitu misalnya aturan Badan Pengelolah Pasar Modal dan bursa efek.
2. Audit sistem informasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan informasi teknologi (IT) Gorvernance
Audit SI dalam rangka IT Governance sebenarnya merupakan audit operasional (secara khusus) terhadap manajemen (pengelolahan) sumber daya informasi atau audit terhadap kehandalan sistem informasi berbasis teknologi informasi, mengenai aspek-aspek : efektivitas, efesiensi (efficiency, dan ekonomi tidaknya unit fungsional sistem informasi pada suatu organisasi), data integrity, saveguarding assets, realibility, confidentiality, availability, dan security.
Panduan yang dipergunakan dalam audit SI ini untuk di Indonesia adalah standar atestasi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntansi, maupun yang lebih khusus (ISACA dan IIA). Model referensi sistem pengendalian internal (internal controls model) lazimnya adalah CObIT. Berbeda dengan general audit yang bersifat kewajiban hukum, audit IT Governance lebih bersifat memberikan keyakinan kepada top management apakah pengelolahan sistem informasi akuntansi sudah benar.

4. Whom ( Siapa yang membuat Audit Sistem Informasi Akuntansi?)
Pembuatan sistem audit berbasis computer dimulai dengan penciptaan alat pengolahan data “secara elektronik” sehingga populerlah istilah electronic data processing system (EDP)
 Menurut Cangemi dan Singleton (2003, p,17) penggunaan computer secara besar-besaran dalam bidang pembukuan adalah dengan diperkenalkannya IBM-360 ( Jenis computer mainframe yang pada waktu itu dianggap relative murah)
 Setelah itu timbul berbagai macam sistem akuntansi berbasis computer, walaupun belum banyak akuntan yang mengerti komputerisasi. Maka pada Oktober 1967 perusahan Haskins & Sell memperkenalkan “Auditape”. Setelah itu mulai para Big Eight KAP masing-masing juga memiliki software audit khusus ( sekarang sudah menjadi Big Four KAP (2004).
 AICPA (American of Public Accountants) memberikan kontribusi pada perkembangan EDP-audit dengan menunjuk Dr. Gordon Davis untuk melakukan kodifikasi EDP-audit dengan bantuan The Big Eight, hasilnya adalah buku Auditing &EDP tahun 1983, yang membuat metoda dokumentasi EDP-audit dan contoh-contoh kwesioner untuk review internal control (Cangemi dan Singleton, 2003, p.18)
 IBM memberikan kontribusinya dengan memberikan technical guide pada security dan auditability features tiap mesin IBM yang sangat berguna bagi para auditor.
 The IIA pada tahun 1973 mengembangkan proyek yang disebut System, Auditability, and Control (SAC) dan mulai dipublikasikan tahun 1977 ( diupdate tahun 1991,1994, dan 2004, sekarang disebut e-SAC).
 Electronic Data Processing Auditors Association (EDPAA) yang didirikan tahun 1969 di Carlifornia. Menerbitkan publikasi The EDP Auditors. Kemudian pada tahun 1977 mempublikasikan edisi pertama Control Objectives, yang merupakan komplikasi dari guidelines, procedures, best practices, dan Standar EDP yang disebut CObIT. CObIT ( terakhir adalah edisi 3 tahun 2000) diangap sebagai internasioanl set of generally accepted IT control objectives for day-to-day use by business managers, user of IT,and IS auditors.
5. When (Kapan audit sistem informasi mendapatkan penilaian baik atau cukup?)
Adapun penilaian atas kecukupan IT Governance atau ukuran sudah baik atau belumnya komputerisasi pada suatu perusahaan mencakup :
1. Strategic aligment antara IT dengan business processes.
Maksudnya adalah apakah komputerisasi yang dilaksanakan sudah ‘nyambung’ dengan kegiatan perusahaan, proses bisnis, dan kebutuhan yang dirasakan perusahan.
2. Value delivery, concentrating on optimizing expenses and proving the Value of IT.
Maksudnya adalah bahwa komputerisasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan , melainkan juga sudah dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah, misalnya: penghematan biaya, meningkatkan kinerja, memperkuat kemampuan persaingan.
3. Risk management yang mencangkup safeguard of IT assets, disaster recovery dan continuity of operations.
Manajemen risiko ( penaksiran resiko, penyusunan pengendalian intern) dan jaminan kelangsungan operasi komputerisasi untuk mendukung operasi perusahaan telah dikelolah dengan baik, jangan sampai layanan terhenti karena ganguan komputerisasi.
4. Resources management, optimizing knowledge dan IT infrastructures.
Pengelolahan sumber daya (termasuk perkembangan pengetahuan dan infrastruktur) didayagunakan secara efisien.

6. Where ( Dimana batas ruang lingkup pemeriksaan terhadap perencanaan audit informasi teknologi pada suatu organisasi?)
Pada umumnya ruang lingkup pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap perencanaan TI dan pengelolahan TI pada suatu organisasi, tetapi ada kalanya juga dalam lingkup terbatas :
1. General Information review.
Audit terhadap sistem informasi secara umum pada suatu organisasi tertentu.
2. Quality assurance pada system development
Di dalam audit ini, auditor bukan anggota dari tim pengembangan sistem, tetapi membantu tim meningkatkan kualitas dari sistem yang mereka rancang dan implementasikan. Auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen top.
3. Postiplementation audit
Pelaksanaan dalam pengembangan sistem aplikasi serta mengevaluasi sistem yang sudah diimplementasikan, apakah sistem tersebut perlu dimutakhirkan atau diperbaiki atau bahkan dihentikan karena sudah tidak sesui atau mengandung kesalahan.

7. How(Bagaimana mengaudit secara sistem informasi atau berbasis computer?)
TEKNIK DAN PENDEKATAN PENGAUDITAN BERBASIS KOMPUTER
Teknik yang spesifik hanya diaplikasikan untuk sistem informasi pemrosesan transaksi secara otomatis. Teknik ini dapat digunakan untuk pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Namun begitu, sistem ini tidak bisa menggunakan sistem flowchart, data flow diagram dan kuisioner dalam mereview struktur pengendalian intern. Tiga teknik pengujian yang berbasis komputer (Computer Assisted Audit Techniques/CAAT) yaitu pengauditan sekitar komputer, pengauditan melalui komputer, pengauditan dengan menggunakan komputer. Auditor intern dan ekstern dapat menggunakan tiga teknik pendekatan ini secara efektif.
1. Pengauditan Sekitar Komputer
Pendekatan pengauditan sekitar komputer (auditing around the computer) memperlakukan komputer sebagai “kotak hitam”. Pendekatan ini difokuskan pada input dan outputnya. Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu jika auditor dapat menunjukkan output yang aktual adalah hasil yang benar yang diharapkan dari sekumpulan input untuk sistem pemrosesan, maka pemrosesan komputer harus difungsikan menggunakan cara yang andal. Teknik yang penting dalam pendekatan ini meliputi penelusuran dan pemilihan transaksi dari dokuman sumber untuk meringkas transaksi dan catatan serta sebaliknya. Pendekatan pengauditan sekitar komputer adalah non processing data method. Auditor tidak menyiapkan simulated data transaction atau menggunakan file-file auditee yang aktual untuk memprosesnya dengan program komputer auditee. Pendekatan sekitar komputer akan tepat, jika kondisi berikut ini terpenuhi :
• Audit trail lengkap dan visible. Oleh karena itu dokumen sumber digunakan untuk semua transaksi, jurnal-jurnal terinci dicetak dan referensi transaksi dipindahkan dari jurnal ke buku besar dan laporan ringkas.
• Pemrosesan operasi yang secara relatif tidak rumit dan volumenya rendah.
• Dokumennya lengkap, seperti data flow diagram dan sistem flowchart, yang tersedia bagi auditor.
2. Pengauditan Melalui Komputer
Karena pendekatan sekitar komputer tidak mencukupi, pendekatan alternatif dibutuhkan untuk pengauditan berbasis komputer (auditing through the computer), yang secara langsung difokuskan pada tahap pemrosesan dan edit check, serta programmed check. Pendekatan ini disebut dengan pengauditan melalui komputer. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika program dikembangkan dengan menambah programmed check, kesalahan (error) dan ketidakberesan akan dapat terdeteksi, sehingga dapat dikatakan dapat dipercaya.
Pendekatan pengauditan melalui komputer dapat diaplikasikan untuk semua sistem otomatisasi pemrosesan yang kompleks. Bahkan jika biayanya efektif dan memungkinkan, pendekatan sekitar komputer dan pengauditan melalui komputer dapat dikerjakan untuk pekerjaan audit yang sama. Dengan mengerjakan secara bersamaan, keuntungannya menjadi lebih besar dan tujuan audit dapat tercapai.

3. Pengauditan Dengan Menggunakan Komputer
Pendekatan ini menggunakan komputer (auditing with the computer) untuk tujuan pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan. Komputer ditransformasikan pada audit scene selama mereka dapat mengerjakan jumlah fungsi audit, seperti pengujian pengendalian dan pengujian substantive. Auditor dapat menggunakan paket-paket spreadsheet excel, untuk menciptakan spreadsheet yang berisi laporan keuangan dari perusahaan yang diaudit. Pengembangan yang lain adalah template, efek program dan format on screen dengan menggunakan paket software spreadsheet. Template ini memungkinkan auditor untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan secara manual. Template didesain untuk membantu menyiapkan neraca, memelihara pengulangan pemasukan jurnal, mengevaluasi hasil sampel, penjadwalan dan mengelola waktu auditor dalam audit lapangan, melaksanakan pengujian yang masuk akal terhadap pengeluaran serta mengestimasi pengeluaran.
Pendekatan pengauditan dengan komputer yang populer menggunakan software audit selama pengujian substantif terhadap catatan dan file perusahaan. Software audit secara umum terdiri dari kumpulan program rutin. Tipe software yang digunakan yaitu generalized audit software (GAS) yang terdiri dari satu atau lebih program rutin yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan berbagai tipe organisasi. GAS sering dipakai untuk melakukan substantive test dan digunakan test of control yang terbatas. Sebagai contoh GAS sering dipakai untuk mengetes fungsi algoritma yang komplek dalam program computer. Tetapi ini memerlukan pengalaman yang luas dalam penggunaan software ini.
Audit Software, penggunaan software dalam melaksanakan audit dengan koputer dapat membantu dalam pengujian substantive catatan dan file perusahaan.
Tipe software audit yang uama adalah GAS (Generalized Audi Software), yang terdiri dari satu atau lebih program yang applicable pada bernagai situasi audit pada suatu perusahaan. ACL (Audit Comand Language) merupakan interaktif, yang menghubungkan user dengan computer. ACL membantu auditor untuk untuk menganalisis data klien dengan beberapa fungsi, misalnya attribute sampling, histogram generation, record aging, file comparation, duplicate checking, dan file printing. Yang relative powerful, fleksibel dan mudah dipelajari.sehingga auditor dapat memodifikasi program untuk situasi khusus.

Published in: on 19 Oktober 2010 at 10:33 am  Komentar (2)  

Tugas Riset Akutansi (Review)

Tugas Riset Akutansi
Mereview jurnal yang berhubungan dengan PI
1. Judul : Pengaruh EVA dan Rasio-Rasio Probabilitas Terhadap Harga Saham
Sumber : Noer Sasongko & Nila Wulandari
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Review : Jurnal ini dibuat untuk menguji apakah ada pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Rasio-rasio Probabilitas yang diukur dengan ROA (Return On Asset ), ROE ( Return On Equity ), ROS (Return On Sales), EPS ( Earning Per Share ). BEP ( Basic Earning Power ) terhadap harga saham perusahaan Manufaktur di BEJ pada periode 2001-2002.
Metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda atau multiple regression untuk menguji pengaruh ROA, ROE, ROS, EPS, BEP, dan EVA terhadap harga saham. Model regresi berganda adalah teknik analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variable independen.
Pengujian hipotesis ini meliputi:
a. Pengujian Ketepatan Perkiraan (Goodness of Fit Test)
b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Dan hasil yang didapat adalah
1. Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang diterima pada taraf signifikansi 5% (p0,05). Artinya ROA, ROE, ROS, BEP, dan EVA tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan.

2.Judul : Pengaruh Economic Value Added dan Probabilitas Perusahaan Terhadap Return Pemegang Saham
Sumber : Lucky Bani Wibowo
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
review :
Skipsi ini di buat untuk membuktikan bahwa, apakah ada pengaruh EVA dan metode tradisional pengukur kinerja seperti ROA, ROE, dan sebagainya terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEJ pada tahun 2001-2003.
Teknik yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda pada software SPPS 1. Di sini diketahui bahwa variable dependennya adalah return saham sedangkan variable independenya adalah EVA, ROA, dan ROE. Hasil yang didapat dari penelitian ini tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap kedua variable tersebut.

Published in: on 10 Mei 2010 at 4:21 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Tata cara membuang sampah di Negara Sakura

Kegiatan membuang sampah di Indonesia, masih kurang disiplin dibandingkan dengan negara lain, seperti Jepang. Walaupun Undang-Undang sudah melarang untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetap saja warga dengan mudahnya atau mungkin merasa tidak bersalah melempar atau membuang sampah sembarangan. Namun nampaknya peraturan di Indonesia memang masih lemah di bandingkan dengan peraturan negara-negara lain dan kurang memperhatikan sistem pembuangan sampah yang efesien dari rumah sampai di daur ulang kembali atau TPA (Tempat Pembungan Akhir). Mari kita selidiki bagaimana tata cara membuang sampah di negeri sakura (Jepang).
Sama seperti Indonesia, pertama-tama sampah di bagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organic atau sampah yang masih bisa di olah secara alami atau bila di Jepang disebut Moerugomi dan sampah anorgamik atau Moenaigomi. Kemudian di masukan ke dalam 2 jenis kantung plastic sampah. 2 buah kantung ini memiliki jenis yang berbeda, ada yang berukuran sangat kecil sampai sangat besar. Lalu kantung ini memiliki warna yang berbeda sesuai dengan nama kotanya. Moerugomi berwarna hijau dan moenagomi berwana putih bila di daerah Tokyo. Dan mereka harus memakai kantung plastic tersebut apabila ingin membuang sampah.
Moerugomi terdiri dari sampah rumah tangga, sampah dapur, foto-foto, potongan kayu,bantal, dan pampers. Sampah dapur harus di buang airnya atau diperas dahulu sebelum di buang. Kalau Moenaigomi terdiri dari sampah kaleng, botol minuman, wadah yang terdiri dari plastic, benda-benda yang mengandung unsur besi dan alat-alat elektronik skala kecil, contohnya hairdryer, kipas angin, jam, dll. Sampah kertas, yang harus di ikat terlebih dahulu agar rapi, benda plastic olahan seperti mainan yang terbuat dari plastic, ember, sikat gigi, dan benda kaca olahan, seperti gelas, lampu, botol kosmetik, dan jika kita ingin membuang pecahan kaca maka harus dibungkus terlebih dahulu dengan kertas kemudian menuliskan kata “ kiken “ (berbahaya)
Setiap rumah atau apartemen di Jepang pasti akan menerima kalender jadwal pembuangan sampah sesuai dengan wilayah masing-masing dari pemerintah setempat yang dikirim via kantor pos tanpa dipungut biaya, karena sudah termasuk pembayaran iuran sampah. Moerugomi memiliki jadwal dibuang seminggu sekali, dan moenaigomi memiliki jadwal buang seminggu sekali sedangkan sampah lainya memiliki jadwal buang sebulan sekali. Jika terlewatkan maka sampah tersebut harus di simpan sampai jadwal berikutnya. Bila terjadi salah hari maka, kita bisa mendapat surat teguran keras dan jika di wilayah tersebut diwajibkan menulis nama dan alamat, akibatnya sampah-sampah akan dikembalikan kerumah masing-masing.

sumber : Majalah Hanalala edisi 39

Published in: on 23 Maret 2010 at 3:50 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Tugas Riset Akutansi

Judul : Prilaku Profesional Indenpendensi dan Pengendalian Mutu
Sumber : http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/tugas-kuliah-lainnya/perilaku-profesional-independensi-dan-pengendalian-mutu
Riview :
Seorang yang menyandang professional dalam pekerjaannya haruslah mematuhi peraturan. Peraturan tersebut berisi kewajiban-kewajiban seseorang dalam menjalankan perkerjaannya. Biasanya peraturan tersebut sifatnya formal. Misalkan seorang auditor harus mempunyai sikap indenpendensi dalam mengaudit suatu entitas ekonomi. Sesuai dengan AICIPA. Tidak hanya indenpendensi, intergritas dan Objektifitas.
Sedangkan system pengendalian mutu yang di pakai dalam KAP bisa mencangkup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perserikatan professional dengan standar professional.

Judul : Penerapan konsep Economic Value added untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan Food and Beverage yang go public di Bursa Efek Jakarta
Sumber : Alfiyantun Nasukha
Review :
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui hasil pengukuran tingkat Kinerja Keuangan Perusahan dengan laba yang diharapkan oleh perusahaan, melalui Konsep Economic Value Added dan untuk membuktikan secara Empiris bahwa suatu perusahaan dengan laba bersih yang tinggi akan menghasilkan EVA yang tinggi pula. Hasil EVA yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan nilai tambah ekonmis, yaitu terpenuhinya harapan penyandang dana dan EVA negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan nilai tambah ekonomis. Dari hasil perbandingan tingkat kinerja keuangan perusahaan food and Beverage, jika diukur dengan konsep EVA menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Dan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Lebih baik, karena perusahaan masih bisa menghasilkan EVA positif

Published in: on 18 Maret 2010 at 10:37 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Macam-macam abstrak

Berikut ini merupakan contoh penulisan Abstrak yang saya ambil dari dari internet :
1. Contoh satu
INDEPENDENSI AUDITOR DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
MEDIASI PENGARUH PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE, GAYA
KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
KINERJA AUDITOR
SRI TRISNANINGSIH
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur
ABSTRACT
Penelitian akuntansi keperilakuan (behavior) tentang gaya kepemimpinan,
budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pada perusahaan
bisnis manufaktur sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali dilakukan
penelitian pada perusahaan bisnis non-manufaktur, seperti KAP dengan responden
auditor independen. Oleh karena itu, dengan merujuk teori Otley (1980), maka isu
sentral dari penelitian ini adalah: (1) Peneliti ingin membuktikan secara empiris, apakah
independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening akan
memediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya
organisasi terhadap kinerja auditor. (2) Mengembangkan dan melakukan kajian lebih
lanjut penelitian terdahulu yang masih kontroversi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan di bidang
auditing.
Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP, yang tersebar di
seluruh Indonesia. Jumlah KAP di Indonesia yang tercatat pada Directory Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Publik 2006 terdapat 463 KAP
dengan 1.058 akuntan publik. Sampel penelitian ini yaitu 510 auditor yang terdapat
pada 53 KAP. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan
analisis data penelitian menggunakan SEM (Structural Equation Model) dengan
program AMOS 6.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemahaman good governance tidak
berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung
melalui independensi auditor. 2) gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap
kinerja auditor, tetapi komitmen organisasi bukan merupakan intervening variabel
dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 3) Budaya
organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun secara tidak
langsung komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap
kinerja auditor

2. Contoh dua
Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel sebenarnya di Kabupaten Sleman dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktek pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun 2003-2007. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan, bahwa Pajak Hotel di Kabupaten Sleman dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2006, Pajak Hotel ditarget sebesar Rp.6.000.000.000,- atau 31,09% dari target Pajak Daerah sejumlah Rp.19.300.000.000,- Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah diatas 20% (dua puluh persen) terjadi pada tahun 2006 saja dengan peningkatan hingga 25,81% . Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel merupakan bagian yang besar dari Pajak Daerah. Pada tahun 2004 tingkat efisiensipemungutan Pajak Hotel sebesar 13,85% lebih tinggi dibanding tahun 2003 yang hanya 12,62%. Namun di tahun 2005 dan tahun 2006 tingkat efisiensi turun menjadi 11,60% . Penurunan ini disebabkan karena dampak bencana alam gunung merapi dan gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta.Sedangkan, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel oleh BPKKD Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 97,16% (tidak efektif) menjadi 102,72% (efektif) pada tahun 2004. Tingkat efektivitas naik pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 pada rasio 111,82% (sangat efektif) dan stabil lagi menjadi 108,92% ( sangat efektif) pada tahun 2006. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Hotel yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel menunjukkan progress meningkat dari tahun ke tahun.

http://bkesit.wordpress.com/2008/11/17/analisis-potensi-efisiensi-dan-efektivitas-hasil-pemungutan-pajak-hotel-di-kabupaten-sleman/

3. Contoh tiga
ECONOMIC VALUE ADDED SEBAGAI UKURAN
KEBERHASILAN KINERJA MANAJEMEN
PERUSAHAAN
Lisa Linawati Utomo
Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Petra
ABSTRAK
Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasiorasio
keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran berdasarkan
rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau perlakuan
akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan
perusahaan. Sehingga seringkali kinerja perusahaan terlihat baik dan
meningkat, yang mana sebenarnya kinerja tidak mengalami peningkatan
dan bahkan menurun.
Diperlukannya suatu alat ukur kinerja yang menunjukkan prestasi
manajemen sebenarnya dengan tujuan untuk mendorong aktivitas atau
strategi yang menambah nilai ekonomis (value added activities) dan
menghapuskan aktivitas yang merusak nilai (non-value added activities).
Economic Value Added (EVA) sangat relevan dalam hal ini karena EVA
dapat mengukur kinerja (prestasi) manajemen berdasarkan besar
kecilnya nilai tambah yang diciptakan selama periode tertentu. EVA
juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal goal setting, capital
budgeting, performance assessment, dan incentive compensation suatu
perusahaan. Pengaruh nilai tambah di dalam suatu perusahaan secara
keseluruhan sangatlah penting sehingga hal ini jangan sampai
terlewatkan dalam penyusunan strategi perusahaan.

Published in: on 12 Maret 2010 at 10:34 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Tugas Riset Akutansi

METODOLOGI DAN DESAIN RISET
Metodologi penelitian
Adalah suatu penelitian yang selalu menggunakan metodologi keilmiahan agar mampu mencapai derajat ilmiah yang objektif. Oleh karena itu penelitian tersebut mempunyai merode yang jelas dengan adanya tata cara keilmiahan dan prosedur yang objektif. Atau dengan kata lain terdapat peraturan-peraturan yang berlaku yang tersusun secara sistematis
Tujuan peneliatian secara umum :
1. Exploratory research
Penelitian ini dilakukan dengan harapan mendapatkan sesuatu yang baru, atau pengetahuan yang baru.
2. Descriptive research
Penelitian yang dilakukan dengan cara membuat diskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Explanatory research
Penelitian yang akan berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan.
Desain Riset
Merupakan rancangan suatu bentuk atau model. Jadi desain riset adalah suatu rancangan bentuk atau model suatu riset atau penelitian.
Tiga tipologi desain riset atau penelitian :
a. Survey design
Adalah pengambilan semple dari suatu populasi dengan wawancara terstuktur.
b. Case-study design ( desain studi kasus)
Adalah penelitian yang dilakukan dengan observasi secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dipilih dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama.
c. Experimental desigm ( desain experimentelah )
Suatu pengujian apakah suatu objek penelitian sesuai dengan kondisi tertentu yang telah terjadi atau memenuhi syarat-syarat tertentu.
Sumber : Subiynto, Ibnu., Metode Penelitian ( Akutansi ). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1993.

Published in: on 9 Maret 2010 at 1:30 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Riset Akutansi

Riset Akutansi
Menurut Ndraha (1988), riset diartikan secara luas sebagai suatu pemeriksa atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Maka dapat dikatakan riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode ilmiah sehingga harus memiliki tiga unsur penting berikut ini : sasaran, usaha ( untuk mencapai tujuannya), metode ilmiah ( yang akan digunakan). Akutansi adalah pengidentifikasian , pengukuran dan pengkomunikasian informasi keungan yang menyangkut entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, riset akutansi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menemukan atau memeriksa sesuatu hal yang berhubungan dengan akutansi dengan mengunakan metode ilmiah.
A. Kriteria Riset Ilmiah
Supaya suatu metode yang dipakai dalam penelitian itu ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai beberapa kriteria, menurut Natzir (1988), kriteria tersebut ialah
1. Berdasarkan pada kebenaran atau fakta.
2. Bebas dari prasangka. Bukan dari pandangan secara subjektif.
3. Mengunakan analisis yang logis.
4. Mengunakan ukuran secara objektif. Mengunakan alat ukur yang objektif.
5. Mengunakan teknik kuantifikasi.
B. Metode dan desain riset
Seperti yang dikatakan pada awal kata, dalam riset dibutuhkan metode ilmiah untuk membuat suatu penelitian.dibawah ini akan disebutkan beberapa metode ilmiah yang sering dipakai :
1. Metode Sejarah
2. Metode Deskriptif
3. Metode Eksperimen
4. Metode Kausalitas-Komparatif
5. Metode Partisipatoris
C. Alat-alat analisis riset akutansi
Akutansi memiliki bidang yang sangat luas dari transaksi sampai Laporan Keuangan. Tidak hanya itu semua kegiatan masyarakat memiliki hubungan dengan keuangan atau akutansi. Oleh karena itu akutansi memiliki banyak cara hitung atau metode yang berbeda di setiap kegiatan yang bersangkutan. Dibawah ini akan disajikan alat-alat analisi riset akutansi :
1. Rasio Keuangan
Analisi rasio keuangan dipakai untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan baik pada saat sekarang maupun yang akan datang. Rasio yang dipakai adalah
a. Rasio Likuiditas
b. Rasio Efesiensi
c. Rasio Leverage
d. Rasio Probafitabilitas
e. Rasio Dividen Payout
2. Penilaian Investasi
Dalam penilaian aliran kas suatu Investasi, di gunakan 4 metode yang biasa di pakai, yaitu
a. Metode Payback Period
b. Metode Net Present Value
c. Metode Internal Rate of Return
d. Metode Profibility Index
e. Titik Impas (BEP)
3. Metode Linear programming
Metode yang ini di gunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan maksud mencapai tujuan yang optimal.
a. Metode Transportasi
b. Metode Penugasan
c. Analisis Network Planning
d. Teori Permainan
e. Teori Keputusan
f. Metode Pengendalian Persedian
g. Metode Rantai Markov
h. Model Antrian
D. Alat analisis stasistika untuk metode riset akutansi
Untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian mengunakan teknik statistika adalah salah satu cara yang di pakai. Bukan berarti semua mengunakan teknik statistika, akan tetapi ada sebagian mengunakan teknik ini.
a. Statistik Sample
b. Angka Indeks
c. Tabulasi Silang
d. Analisis Regresi Sederhana
e. Peramalan
f. Analisis Regrasi Linear Berganda
g. Regresi Non Linear

Published in: on 16 Februari 2010 at 2:52 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.